Oleh: Mohammad Aliman Shahmi
Dosen FEBI UIN Mahmud Yunus Batusangkar
PILKADA 2024 kembali menjadi ajang pertempuran yang penuh drama dan strategi, di mana para kandidat bukan hanya bersaing mendapatkan suara, tetapi juga berlomba untuk memenangkan pasar politik yang semakin kompleks. Seperti pedagang di pasar tradisional, mereka menawarkan berbagai komoditas—program kerja, janji manis, hingga berbagai bantuan sosial—kepada publik yang telah terbiasa dengan ritme transaksi politik yang berulang. Namun, di balik keriuhan ini, tersembunyi kenyataan pahit: keterpilihan bukan hanya soal kemampuan atau integritas, melainkan soal seberapa cerdik para kandidat mengelola sumber daya mereka untuk memenangkan “pasar” ini.
Pasar politik, seperti pasar pada umumnya, memiliki mekanisme yang hampir serupa dengan pasar ekonomi. Ada penawaran, ada permintaan, dan tentu saja ada harga yang harus dibayar. Di Pilkada 2024, permintaan tidak hanya datang dari pemilih yang menginginkan perubahan atau perbaikan, tetapi juga dari berbagai kepentingan kelompok yang mengharapkan imbalan dari keterpilihan kandidat yang mereka dukung. Penawaran datang dari para kandidat yang berusaha menarik hati (atau kantong) para pemilih dan kelompok kepentingan ini dengan janji-janji yang terkadang terlalu manis untuk menjadi kenyataan.
Di pasar politik, keterpilihan tidak semata ditentukan oleh kualitas kandidat, melainkan oleh kekuatan uang, jaringan, dan penguasaan media. Data dari LKPI menunjukkan kandidat Pilkada 2024 yang menghabiskan lebih dari Rp 10 miliar untuk kampanye memiliki peluang menang 35 persen lebih tinggi dibandingkan mereka dengan anggaran lebih kecil. Fenomena ini menegaskan bahwa “harga” keterpilihan lebih sering mencerminkan kedalaman kantong kandidat daripada kapabilitas mereka.
Uang menjadi alat utama untuk membelokkan kehendak publik, mengurangi nilai kualitas dalam proses pemilihan. Selain uang, jaringan politik dan kontrol atas media juga berperan kritis dalam membentuk narasi dan persepsi publik. Kandidat dengan jaringan kuat dan akses media lebih dari 20 jam per minggu, seperti yang diungkapkan dalam studi Universitas Gadjah Mada 2024, mengalami peningkatan dukungan sebesar 25 persen.
Ini menunjukkan bahwa pasar politik cenderung lebih dipengaruhi oleh kekuatan dan strategi daripada oleh aspirasi dan kebutuhan nyata rakyat, menciptakan distorsi dalam demokrasi yang idealnya berlandaskan meritokrasi dan transparansi. Mereka yang berspekulasi sering kali menggunakan cara-cara tidak etis untuk mendapatkan keterpilihan, seperti memanfaatkan politik uang atau manipulasi media. Ironisnya, strategi ini sering kali berhasil, mengingat sebagian besar pemilih masih dipengaruhi uang dan popularitas media daripada program kerja yang jelas dan konkret.
Artikel ini telah di terbitkan di Kompas.Com pada tanggal 05/09/2024 dengan URL: https://nasional.kompas.com/read/2024/09/05/13030641/pasar-politik-dan-keterpilihan-analisis-ekonomi-politik-pilkada-2024