Jakarta – Komitmen terhadap keterbukaan informasi publik terus diperkuat UIN Mahmud Yunus Batusangkar. Melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), UIN Mahmud Yunus Batusangkar mengikuti Kick Off Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP) Tahun 2026 yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, Rabu (26/8/2026) yang dilaksanakan secara daring melalui zoom meeting. kehadiran PPID UIN Mahmud Yunus Batusangkar diwakili oleh Hospi Burda, S.H.I., M.A. (Ketua Tim Humas dan Keprotokolan) dan Riska Prawita, M.Kom.
Kick off Monev KIP 2026 dibuka langsung oleh Ketua Komisi Informasi Pusat RI, Handoko Agung Saputro, S.Sos. Dalam arahannya, ia menegaskan bahwa monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik bukanlah kegiatan seremonial, melainkan bagian dari pelaksanaan amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
“Monev ini bukan seremonial. Ini adalah bagian dari menjalankan amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,” tegas Handoko.
Menurutnya, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui dan memperoleh informasi publik. Karena itu, badan publik berkewajiban memastikan informasi dapat diakses masyarakat secara cepat, mudah, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Handoko menyampaikan bahwa perhatian Komisi Informasi Pusat terhadap keterbukaan informasi publik terus diperkuat. Salah satu buktinya adalah pelaksanaan Monev KIP yang kini telah memasuki tahun ke-14.
Pelaksanaan Monev secara berkelanjutan tersebut menunjukkan bahwa keterbukaan informasi telah menjadi bagian penting dalam membangun tata kelola badan publik yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Karena itu, seluruh badan publik didorong untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan Monev KIP 2026.
“Badan publik wajib berpartisipasi dan mengikuti monitoring dan evaluasi ini,” ujar Handoko dalam arahannya.
Pesan tersebut menjadi penting bagi perguruan tinggi negeri, termasuk UIN Mahmud Yunus Batusangkar, karena keterbukaan informasi merupakan salah satu bagian dari tata kelola kelembagaan dan pelayanan publik.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua Komisi Informasi Pusat juga menyampaikan bahwa Kementerian Agama RI beserta jajaran menargetkan capaian 100 persen badan publik informatif.
Target tersebut menjadi tantangan sekaligus dorongan bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Agama untuk terus memperkuat pengelolaan informasi publik.
Bagi UIN Mahmud Yunus Batusangkar, target tersebut semakin menegaskan pentingnya penguatan fungsi PPID, baik dalam pengelolaan dokumentasi, penyediaan informasi, pelayanan permohonan informasi, maupun penyampaian informasi publik melalui berbagai kanal yang mudah diakses masyarakat.
Keikutsertaan PPID UIN Mahmud Yunus Batusangkar dalam Kick Off Monev KIP 2026 menjadi bagian dari upaya institusi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik.
Keterbukaan informasi tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kewajiban administratif, tetapi juga merupakan bagian dari membangun kepercayaan publik terhadap perguruan tinggi.
Sebagai institusi pendidikan tinggi Islam negeri, UIN Mahmud Yunus Batusangkar memiliki tanggung jawab untuk memastikan informasi kelembagaan yang menjadi hak masyarakat dapat dikelola dan disampaikan secara profesional, transparan, mudah diakses, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Ke depan, PPID UIN Mahmud Yunus Batusangkar akan terus memperkuat koordinasi dan sinergi antarunit kerja dalam memastikan ketersediaan informasi publik sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Keikutsertaan dalam Monev KIP 2026 dengan demikian menjadi momentum untuk melakukan evaluasi sekaligus memperkuat budaya keterbukaan di lingkungan kampus. Keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban administratif. Ia adalah bagian dari tata kelola yang baik, pelayanan publik yang berkualitas, dan upaya membangun kepercayaan masyarakat terhadap UIN Mahmud Yunus Batusangkar. (hospiburda)