Oleh: Mohammad Aliman Shahmi
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Mahmud Yunus Batusangkar
Di Tengah kompleksitas tata kelola pemerintahan, efisiensi anggaran menjadi salah satu wacana yang kerap muncul dalam berbagai diskusi kebijakan. Pemerintah dihadapkan pada dilema antara memastikan alokasi anggaran yang optimal dan menciptakan pemerintahan yang efektif dalam menjalankan fungsinya. Dalam konteks Indonesia, keputusan Presiden untuk menambah jumlah kementerian sering kali diperdebatkan karena berdampak langsung pada peningkatan belanja negara. Sementara itu, efektivitas pemerintahan tidak hanya diukur dari jumlah kementerian, tetapi juga bagaimana kinerja kabinet mampu berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan nasional. Persoalan ini menuntut evaluasi lebih mendalam terhadap rasionalitas kebijakan yang diambil. Untuk itu, artikel ini akan mengkritisi permasalahan ini dalam tiga dimensi utama: dampak terhadap anggaran negara, efektivitas birokrasi, dan alternatif solusi kebijakan.
Eskalasi belanja negara dan beban fiskal Penambahan jumlah kementerian secara otomatis memperbesar alokasi anggaran untuk belanja operasional pemerintah. Setiap kementerian baru membutuhkan dana besar untuk membiayai pegawai, infrastruktur, serta program kerja yang dirancang. Dalam kondisi ideal, tambahan anggaran ini seharusnya sejalan dengan peningkatan output dan outcome pemerintahan. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa peningkatan jumlah kementerian tidak selalu berkorelasi dengan perbaikan layanan publik atau percepatan pertumbuhan ekonomi. Pertama, beban anggaran yang tidak proporsional menjadi permasalahan utama. Dalam situasi di mana target pertumbuhan ekonomi belum tercapai secara optimal, belanja negara justru membengkak karena adanya tambahan pos pengeluaran yang tidak bersifat produktif. Jika kondisi ini tidak diimbangi dengan peningkatan penerimaan negara yang signifikan, maka konsekuensinya adalah defisit anggaran yang semakin dalam. Dalam jangka panjang, pemerintah akan menghadapi tekanan untuk mencari sumber pendanaan lain, termasuk utang luar negeri yang dapat memperburuk ketahanan fiskal nasional. Kedua, redundansi kebijakan dan inefisiensi program kerja sering kali terjadi akibat tumpang tindih antara kementerian baru dan kementerian yang sudah ada.
Alih-alih mempercepat proses pengambilan keputusan, fragmentasi kelembagaan justru memperpanjang jalur birokrasi, mengakibatkan ketidakjelasan koordinasi dan eksekusi kebijakan yang lebih lambat. Efek domino dari ketidakefisienan ini tidak hanya berdampak pada penghambatan program strategis nasional, tetapi juga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas pemerintahan.
Ketiga, dampak psikologis terhadap belanja daerah juga tidak bisa diabaikan. Ketika pemerintah pusat menunjukkan kecenderungan untuk memperbesar anggaran operasionalnya, maka pola serupa sering kali diadopsi oleh pemerintah daerah. Akibatnya, desentralisasi fiskal yang seharusnya meningkatkan kesejahteraan daerah justru digunakan untuk membiayai birokrasi yang semakin melebar, dengan alokasi anggaran pembangunan yang semakin terbatas. Efektivitas pemerintahan: Mitos kuantitas Vs realitas kualitas Jumlah kementerian yang besar sering kali dikaitkan dengan asumsi bahwa pemerintahan menjadi lebih efektif karena tugas-tugas dapat dibagi lebih spesifik. Namun, efektivitas pemerintahan lebih bergantung pada kualitas tata kelola, bukan sekadar kuantitas struktur kelembagaan. Dalam banyak kasus, pemerintahan yang lebih ramping justru lebih fleksibel dalam mengambil keputusan dan mampu merespons dinamika global dengan lebih cepat. Pertama, pola koordinasi lintas kementerian yang tidak efektif menjadi hambatan utama dalam pemerintahan dengan struktur yang terlalu kompleks.
Semakin banyak kementerian yang memiliki tugas saling berkaitan, semakin tinggi kemungkinan terjadinya tumpang tindih kebijakan dan konflik kewenangan.
Contoh nyata dapat dilihat pada perbedaan pendekatan antara kementerian yang menangani ekonomi dan kementerian yang mengelola sektor sosial, di mana sering kali terdapat ketidaksepahaman dalam implementasi program yang seharusnya saling mendukung. Kedua, pemborosan sumber daya manusia dalam birokrasi menjadi tantangan serius. Dengan semakin banyaknya kementerian, jumlah pegawai negeri yang dibutuhkan juga meningkat, meskipun belum tentu sejalan dengan produktivitas kerja. Akibatnya, terjadi fenomena birokrasi gemuk yang memprioritaskan jumlah pegawai daripada inovasi dalam tata kelola pemerintahan. Dalam situasi ini, reformasi birokrasi yang diharapkan justru menjadi terhambat oleh resistensi internal dari kelompok kepentingan yang lebih mengutamakan stabilitas posisi jabatan daripada efektivitas kerja. Ketiga, keputusan politik sering kali lebih dominan dibandingkan pertimbangan teknokratis dalam penentuan jumlah kementerian. Dalam praktiknya, banyak kementerian yang dibentuk tidak didasarkan pada kebutuhan yang mendesak, melainkan sebagai bagian dari strategi politik untuk mengakomodasi kepentingan koalisi. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada ketidakefisienan anggaran, tetapi juga menurunkan kualitas tata kelola pemerintahan karena keputusan-keputusan strategis lebih dipengaruhi kepentingan jangka pendek daripada perencanaan jangka panjang yang berbasis bukti. Menuju tata kelola yang rasional dan berdaya guna Menyadari tantangan yang ada, pemerintah harus mulai berpikir ulang dalam menyusun kebijakan terkait struktur kabinet.
Tujuannya bukan sekadar mengejar efisiensi anggaran secara jangka pendek, tetapi juga memastikan bahwa pemerintahan tetap efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan meliputi: Pertama, restrukturisasi kementerian dan optimalisasi tugas kelembagaan. Alih-alih terus menambah jumlah kementerian, pemerintah bisa melakukan penyederhanaan dengan menggabungkan kementerian yang memiliki fungsi serupa. Sebagai contoh, kementerian yang menangani aspek ekonomi dapat dikonsolidasikan dalam satu struktur yang lebih terintegrasi, sehingga tidak ada lagi duplikasi kebijakan yang berujung pada pemborosan anggaran. Kedua, penguatan tata kelola berbasis teknologi digital dan kecerdasan buatan (AI). Banyak negara maju telah beralih ke sistem pemerintahan berbasis digital yang memungkinkan efisiensi birokrasi tanpa harus menambah struktur kelembagaan. Implementasi e-government, pemanfaatan big data, dan penggunaan AI dalam pengambilan keputusan dapat membantu mengurangi ketergantungan terhadap birokrasi konvensional yang cenderung lamban dan tidak fleksibel. Ketiga, penerapan anggaran berbasis kinerja yang lebih ketat. Setiap kementerian harus dievaluasi berdasarkan pencapaian target yang terukur dan relevan dengan visi pembangunan nasional. Jika ada kementerian yang kinerjanya tidak optimal, maka perampingan atau penghapusan harus menjadi opsi yang dipertimbangkan secara serius. Selain itu, kebijakan fiskal yang lebih disiplin harus diadopsi untuk memastikan bahwa setiap pengeluaran negara benar-benar menghasilkan manfaat yang maksimal bagi rakyat. Efisiensi anggaran dan efektivitas pemerintahan bukanlah dua konsep yang harus dipertentangkan, melainkan harus berjalan beriringan dalam desain kebijakan yang rasional dan berbasis bukti. Menambah jumlah kementerian tanpa perencanaan yang matang hanya akan memperburuk kondisi fiskal dan menciptakan birokrasi yang semakin kompleks. Sebaliknya, strategi yang lebih fokus pada reformasi kelembagaan, optimalisasi teknologi, dan penerapan anggaran berbasis kinerja dapat menjadi solusi yang lebih berkelanjutan. Dalam jangka panjang, keberhasilan pemerintahan bukan ditentukan oleh banyaknya kementerian, tetapi oleh sejauh mana tata kelola negara mampu memberikan manfaat nyata bagi rakyat dan menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Artikel ini telah di terbitkan di Kompas.Com pada tanggal 06/02/2025 dengan URL: https://nasional.kompas.com/read/2025/02/06/10073751/efisiensi-anggaran-dan-efektivitas-pemerintahan?page=3