Oleh: Mohammad Aliman Shahmi
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Mahmud Yunus Batusangkar
Saat pemerintahan baru mengambil alih kendali, harapan masyarakat terhadap peningkatan kualitas hidup mereka mencapai puncaknya. Namun, harapan tinggi ini segera berbenturan dengan realitas pahit.
Janji-janji perbaikan dan percepatan pembangunan yang digembar-gemborkan sebelumnya tampaknya kian tertinggal di belakang, sementara rintangan-rintangan baru muncul di depan mata. Pemerintah baru kelak berdiri di ambang krisis ekonomi yang semakin mendalam, tercermin dari utang negara tidak terkendali, beban pajak mencekik leher rakyat, serta generasi muda yang terjebak dalam pusaran penurunan produktivitas.
Pertanyaannya kini bukan lagi apakah pemerintahan mendatang mampu memenuhi harapan, melainkan bagaimana mereka akan bertahan di tengah badai yang mereka sendiri tidak sepenuhnya siap hadapi.
Krisis ini bukan hanya ujian bagi kekuatan ekonomi nasional, tetapi juga bagi integritas dan kebijaksanaan para pemimpin yang telah berjanji akan membawa perubahan. Apakah mereka akan terus membiarkan utang bertambah sambil menutup mata terhadap beban yang dihadapi rakyatnya, atau akan mencari solusi kreatif untuk mengatasi masalah yang semakin kompleks dan multilayer ini?
Masyarakat menantikan jawaban dari pemerintahan yang mereka percayai untuk memimpin perubahan, tidak hanya berkelit dalam retorika.
Hingga pertengahan 2024, utang Indonesia tercatat mencapai Rp 7.750 triliun, dengan rasio utang terhadap PDB mencapai 40 persen. Angka ini mencerminkan peningkatan signifikan dibandingkan beberapa tahun sebelumnya, terutama setelah pandemi Covid-19 yang memaksa pemerintah berutang guna membiayai program pemulihan ekonomi nasional.
Namun, setelah tiga tahun, manfaat dari pinjaman ini mulai dipertanyakan. Salah satu masalah utama yang muncul dari utang besar adalah beban pembayaran bunga yang semakin tinggi.
Pada 2024, alokasi pembayaran bunga utang mencapai Rp 441,4 triliun atau sekitar 15,6 persen total belanja negara. Beban bunga yang besar ini menyedot anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk belanja produktif, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Akibatnya, ruang fiskal pemerintah semakin terbatas untuk membiayai program-program pembangunan yang sangat dibutuhkan.
Artikel ini telah di terbitkan di Kompas.Com pada tanggal 19/09/2024 dengan URL: https://money.kompas.com/read/2024/09/19/105712626/utang-beban-pajak-dan-produktivitas-anak-muda-yang-meredup